Ingat sebuah ungkapan umum, bahwa masa depan suatu bangsa dan negara tergantung pada kualitas generasi mudanya. Generasi muda adalah generasi di usia pendidikan baik di tingkat dasar, memengah, dan tinggi. Pertanyaannya adalah, Indonesia setelah merdeka hampir 65 tahun, apakah sudah mempersiapkan generasi muda yang berkualitas? Secara umum kualitas pendidikan di negara kita masih jauh di bawah negara-negara lain di dunia. Jika bangsa dan negara kita ingin berubah dan siap bersaing di tingkat internasional dengan kualitas SDM yang tinggi, maka pendidikan harus menjadi prioritas negara untuk dibenahi. Penulis mengajukan hipotesa, bahwa faktor utama yang mampu meningkatkan kualitas anak didik adalah guru.
Banyak permasalahan pendidikan di Indonesia yang sejak dulu hingga kini belum teratasi. Hal itu berdampak buruk pada kualitas pendidikan negeri ini. Mari kita lihat hasil survei dari salah satu lembaga dunia yang melakukan penelitian rutin 3 tahunan secara komprehensif yaitu Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui program Programme for International Student Assessment (PISA) yang melakukan penelitian sejak tahun 2000. Materi yang diteliti adalah kemampuan membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian lembaga tersebut pada tahun 2006 menempatkan negara Finlandia sebagai ranking tertinggi, sedangkan Indonesia masih sangat jauh mengumpulkan skor yang menempati posisi ke 50 dari 57 negera paserta. Hasil penelitian lembaga tersebut dapat dijadikan acuan dan dijadikan bahan kajian dalam menguji hipotesa artikel ini dengan memcermati sistem pendidikan di negara Finlandia.
Permasalahan lain di dalam negeri yang paling menyita perhatian publik adalah mengenai kontroversi ujian nasional. Kontroversi terjadi antara masyarakat dan pengelola pendidikan dengan pemerintah yang tetap mewajibkan pelaksanaan UN untuk menentukan kualitas dan kelulusan siswa. Permasalahan UN ini telah masuk ranah hukum, dimana putusan Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan pemerintah dan UN harus ditinjau ulang.
Dari berbagai permasalahan pendidikan yang ada, tentu siswalah yang menjadi ‘tokoh utama’ dalam persaingan pendidikan, di mana peran terpenting yang mampu mengarahkan dan memberi arah pada siswa adalah guru. Untuk membenahi pendidikan, maka yang paling utama dan pertama untuk dibenahi adalah peran dan tanggung jawab guru. Kita harus menempatkan guru pada posisi yang paling terhormat di negara ini, karena gurulah yang berinteraksi setiap hari dengan para siswanya sebagai ujung tombak pengemban amanah UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 yang lebih dikenal UU Sisdiknas.
Berdasarkan permasalahan dan hipotesa diatas, maka mari kita mencari benang merah dan solusinya. Untuk mencari solusi permasalahan besar bangsa dan serius ini, dapat kita telusuri mulai dari sumber hukum referensi pelaksanaan pendidikan yaitu UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, dan peraturan pemerintah.
Kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa” telah dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945. Dalam UU Sisdiknas, hal yang paling mendasar dituangkan dalam Pasal 2, 3, dan 4 BAB II dan III mengenai dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan, serta prinsip penyelenggaraan pendidikan. Mari kita simak isi Pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan berikut ini :
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” (UU No 20 2003, Pasal 3)
Mengacu pada pasal tersebut, maka jelas fungsi dan tujuan pendidikan nasional itu sangat tinggi dan mulia. Dari sudut peraturan dan undang-undang sistem pendidikan nasional negara kita sudah sangat baik. Maka yang menjadi fokus permasalahan adalah dari sisi penyelenggaraan pendidikan nasional. Prinsip penyelenggaraan pendidikan harus mengacu pada UU Sisdiknas Pasal 4. Berikut ini poin-poin penting yang dapat diambil dari pasal 4 tersebut, yaitu bahwa prinsip pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pada ayat 5 disebutkan dengan jelas, bahwa harus dikembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung.
Mencermati prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional, yang dapat berperan besar untuk mencapai tujuan pendidikan adalah guru. Melalui guru dan sekolah, pendidikan dapat dilaksanakan secara demokratis, adil, tanpa diskriminatif. Melalui guru pula akan dijadikan tauladan akhlak dan moral oleh anak didik, dan melalui guru pula kemampuan anak didik dapat dikembangkan agar menjadi kreatif, mampu membaca dan memahami bacaan, mampu menulis, dan berhitung.
Untuk memperkuat hipotesa pada artikel ini, sebagai perbandingan mari kita buka hasil penelitian komprehensif lembaga OECD melalui program PISA, dimana menempatkan negara Finlandia sebagai rangking 1 dunia yang memperoleh skor tertinggi dari 57 negara pada survey yang dilakuakan tahun 2006 mengalahkan negara besar Amerika, Inggris, Jepang, dan China. Salah satu kunci sukses yang paling menentukan kualitas pendidikan negara Finlandia ternyata bukan didorong oleh kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang berteknologi canggih atau biaya mahal. Kunci keberhasilan itu terletak pada kualitas gurunya. Dapat dikatakan, para guru di negeri itu sudah berkualitas tinggi. Finlandia tidak hanya melihat pendidikan berdasarkan kualitas siswanya, tetapi juga berdasarkan kualitas gurunya. Di sana para guru tersebut sebelum menjadi guru diseleksi dengan sangat ketat untuk mendapatkan guru yang paling kompeten. Lalu, apa yang mendorong banyak calon guru Finlandia berlomba berebut kesempatan menjadi tenaga pengajar? Ini rahasianya; negara dan rakyat Finlandia menempatkan guru sebagai jabatan terhormat. Mereka yang menyandang jabatan itu pun merasa mendapatkan sebuah profesi prestisius yang membanggakan. Puncak kebanggaan dirasakan jika para guru tersebut berhasil mendidik siswa, bukan berhasil meluluskan 100% siswanya. Para guru di Finlandia akan selalu mengatakan, "Kalau saya gagal dalam mengajar seorang siswa, itu berarti ada yang tidak beres dengan pengajaran saya." Berdasarkan informasi perbadingan tersebut, maka semakin jelas bahwa peran guru sangat menentukan kualitas peserta didik di negara kita. Untuk membuktikan hipotesa ini, tentunya masih diperlukan penelitian lebih lanjut diantaranya dapat diawali dengan mengukur kualitas dan seberapa besar tanggung jawab guru terhadap anak didiknya mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Khusus mengenai ujian nasional atau UN, dapat dilakukan pendekatan dengan sistem pendidikan di negara Singapura, dimana UN tidak untuk menentukan kelulusan tetapi sebagai seleksi untuk menuju pendidikan tingkat tinggi. Seluruh siswa dapat tetap lulus dengan nilai sesuai yang mampu dicapai. Kualitas anak didik tetap ditentukan dan diukur mealalui proses belajar mengajar, bukan oleh ujian akhir.
Permasalahan lain di dalam negeri yang paling menyita perhatian publik adalah mengenai kontroversi ujian nasional. Kontroversi terjadi antara masyarakat dan pengelola pendidikan dengan pemerintah yang tetap mewajibkan pelaksanaan UN untuk menentukan kualitas dan kelulusan siswa. Permasalahan UN ini telah masuk ranah hukum, dimana putusan Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan pemerintah dan UN harus ditinjau ulang.
Dari berbagai permasalahan pendidikan yang ada, tentu siswalah yang menjadi ‘tokoh utama’ dalam persaingan pendidikan, di mana peran terpenting yang mampu mengarahkan dan memberi arah pada siswa adalah guru. Untuk membenahi pendidikan, maka yang paling utama dan pertama untuk dibenahi adalah peran dan tanggung jawab guru. Kita harus menempatkan guru pada posisi yang paling terhormat di negara ini, karena gurulah yang berinteraksi setiap hari dengan para siswanya sebagai ujung tombak pengemban amanah UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 yang lebih dikenal UU Sisdiknas.
Berdasarkan permasalahan dan hipotesa diatas, maka mari kita mencari benang merah dan solusinya. Untuk mencari solusi permasalahan besar bangsa dan serius ini, dapat kita telusuri mulai dari sumber hukum referensi pelaksanaan pendidikan yaitu UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, dan peraturan pemerintah.
Kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa” telah dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945. Dalam UU Sisdiknas, hal yang paling mendasar dituangkan dalam Pasal 2, 3, dan 4 BAB II dan III mengenai dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan, serta prinsip penyelenggaraan pendidikan. Mari kita simak isi Pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan berikut ini :
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” (UU No 20 2003, Pasal 3)
Mengacu pada pasal tersebut, maka jelas fungsi dan tujuan pendidikan nasional itu sangat tinggi dan mulia. Dari sudut peraturan dan undang-undang sistem pendidikan nasional negara kita sudah sangat baik. Maka yang menjadi fokus permasalahan adalah dari sisi penyelenggaraan pendidikan nasional. Prinsip penyelenggaraan pendidikan harus mengacu pada UU Sisdiknas Pasal 4. Berikut ini poin-poin penting yang dapat diambil dari pasal 4 tersebut, yaitu bahwa prinsip pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pada ayat 5 disebutkan dengan jelas, bahwa harus dikembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung.
Mencermati prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional, yang dapat berperan besar untuk mencapai tujuan pendidikan adalah guru. Melalui guru dan sekolah, pendidikan dapat dilaksanakan secara demokratis, adil, tanpa diskriminatif. Melalui guru pula akan dijadikan tauladan akhlak dan moral oleh anak didik, dan melalui guru pula kemampuan anak didik dapat dikembangkan agar menjadi kreatif, mampu membaca dan memahami bacaan, mampu menulis, dan berhitung.
Untuk memperkuat hipotesa pada artikel ini, sebagai perbandingan mari kita buka hasil penelitian komprehensif lembaga OECD melalui program PISA, dimana menempatkan negara Finlandia sebagai rangking 1 dunia yang memperoleh skor tertinggi dari 57 negara pada survey yang dilakuakan tahun 2006 mengalahkan negara besar Amerika, Inggris, Jepang, dan China. Salah satu kunci sukses yang paling menentukan kualitas pendidikan negara Finlandia ternyata bukan didorong oleh kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang berteknologi canggih atau biaya mahal. Kunci keberhasilan itu terletak pada kualitas gurunya. Dapat dikatakan, para guru di negeri itu sudah berkualitas tinggi. Finlandia tidak hanya melihat pendidikan berdasarkan kualitas siswanya, tetapi juga berdasarkan kualitas gurunya. Di sana para guru tersebut sebelum menjadi guru diseleksi dengan sangat ketat untuk mendapatkan guru yang paling kompeten. Lalu, apa yang mendorong banyak calon guru Finlandia berlomba berebut kesempatan menjadi tenaga pengajar? Ini rahasianya; negara dan rakyat Finlandia menempatkan guru sebagai jabatan terhormat. Mereka yang menyandang jabatan itu pun merasa mendapatkan sebuah profesi prestisius yang membanggakan. Puncak kebanggaan dirasakan jika para guru tersebut berhasil mendidik siswa, bukan berhasil meluluskan 100% siswanya. Para guru di Finlandia akan selalu mengatakan, "Kalau saya gagal dalam mengajar seorang siswa, itu berarti ada yang tidak beres dengan pengajaran saya." Berdasarkan informasi perbadingan tersebut, maka semakin jelas bahwa peran guru sangat menentukan kualitas peserta didik di negara kita. Untuk membuktikan hipotesa ini, tentunya masih diperlukan penelitian lebih lanjut diantaranya dapat diawali dengan mengukur kualitas dan seberapa besar tanggung jawab guru terhadap anak didiknya mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Khusus mengenai ujian nasional atau UN, dapat dilakukan pendekatan dengan sistem pendidikan di negara Singapura, dimana UN tidak untuk menentukan kelulusan tetapi sebagai seleksi untuk menuju pendidikan tingkat tinggi. Seluruh siswa dapat tetap lulus dengan nilai sesuai yang mampu dicapai. Kualitas anak didik tetap ditentukan dan diukur mealalui proses belajar mengajar, bukan oleh ujian akhir.
Comments