Saya tidak akan menerbitkan 3 kartu untuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan seprti yang dilakukan Presiden saat ini. Menurut saya itu langkah mundur, nambah anggaran, dan terburu-buru, persiapan tidak matang.
Kalo saya jadi Presiden pertama tidak akan buru-buru. Saya akan cari tahu dan tanya pada ahlinya dibidang transaksi e-Money/cashless. Mengapa? Karena saya harus pikirkan matang, apakah kartu2 ini benar2 akan bermanfaat hingga masa mendatang?
Coba kita lihat lagi realitanya. Katanya dengan melalui kartu tsb maka rakyat diarahkan untuk ke arah produktif bukan konsumtif. Buktinya, rakyat ambil tuh semua uang 400rb, lalu produktif dimananya? Wong, rakyat butuhnya untuk makan. Okey kebijakan dan startegi itu menurut saya tidak ada kelebihannya. Bahkan rakyat memegang 3 kartu saja kayaknya bakalan kerepotan.
Kalo saya, untuk solusi agar rakyat bisa menuju lebih sejahtera dengan sistem pengelolaan dan administrasi yg bagus, adalah dengan menerapkan teknologi dan sistem yang bisa digunakan ke masa depan. Yaitu sistem musti terintegrasi dan disiapkan terlebih dahulu.
Makanya, jika saya sbg Presiden, untuk memberikan jaminan sosial kepada rakyat (social security) saya akan menggunakan dan mengacu sistem eKTP. Kita musti berupaya agar ke depan negara kita memiliki SIN (Single Identity Number), dan saat ini itu sdh dimulai dengan anggaran yg sangat besar 6 T lebih. Sayang jika eKTP tidak segera dimanfaatkan untuk layanan nasional lainnya, seperti terkait asuransi, kesehatan, keuangan, pendidikan dll. Dengan SIN berbagai layanan apapun yang dikeluarkan baik pemerintah atau swasta, cukup konek ke pusat SIN, sehingga rakyat tidak perlu berkali2
menyerahkan data untuk mendaftar berbagai layanan tadi.
Makanya , ketika Presiden menerbitkan kartu pintar, kartu sehat, kartu sejahtera , itu langkah yang menjauh dari proses menuju number identitas tunggal.
Intinya saya musti mengembangkan dan melanjutkan eKTP agar lebih kuat disisi penanganan data nya, data yang valid, dan membangun inprastruktur data yang semakin baik dan aman, yaitu server diperkuat dengan sistem clustering dari mulai pusat, provinsi, sampai daerah agar data dapat diakses dengan lebih cepat, termasuk sistem keamamannya.
eKTP adalah menuju pengelolaan data rakyat yang paling baik, karena kita akan semakin merapihkan kependudukan, tidak ada lagi yang memiliki identitas double. Jika sistem eKTP ini sdh kuat, dan valid, maka untuk digunakan jaminan kesehatan, pendidikan, kesejahteran, pembagian jatah makan, jaminan 3 bulan bagi yang di PHK , itu akan sangat mudah dan cepat. Tidak perlu menerbitkan banyak kartu yg akan menambah anggaran, mengelolanya tidak terintegrasi dengan SIN/eKTP. Setiap warga akan sangt mudah diketahui apakah dia bekerja atau pengangguran, atau sdh mendapat bantuan apa saja dari pemerintah, dsb.
Dengan membangun sistem eKTP (SIN) yang kuat, maka instansi perbankan, asuransi, BPJS, Sosial akan sangat mudah untuk mengidentifikasi penggunanya dan mengintegrasikan.
Makannya jika Presiden menambah kartu-kartu untuk rakyatnya itu keputusan yang mundur dari sisi penerapan teknologi. Dari sisi manfaat, juga saya lihat bukan untuk jangka panjang. Kiat lihat saja, nanti apakah kartu2 itu akan digunakan terus?
Makanya tidak usah terburu-buru, seperti memberikan solusi terbaik, padahal itu bisa jadi mubazir jika pada akhirnya tidak digunakan.
Perkata eKTP disinyalir ada masalah, ya silahkan itu ditangani saja oleh instansi yang berwenang. Jangan sampai langkah menuju Single ID Number jadi terbengkalai, padahal jika itu terwujud banyak maslaah bisa diselesiakan dengan mudah, cepat, dan tepat. Misal untuk kebutuhan Pemilu, KPU tidak perlu lagi menerbitkan kartu2 Pemilu, cukup menggunakan eKTP yang dihubungkan dengan data KPU, makanya Pemilu bisa muali dilakukan secara elektronik (eVote), yang bisa mengurangi terjadinya politik uang, pembelian suara. Dengan eKTP Pemilu bisa sesuai dengan asas nya LUBER dan JURDIL.
Makanya sekali lagi, ini baru kebijakan dan keputusan Presiden saat ini yang saya sesalkan. Tapi tiu kan hak Presiden untuk memutuskan apapun , dan hak rakyat juga seperti saya untuk menyata ketidak puasan atau memiliki pemikiran lain.
Saya sih berpikiran simple saja, Pemimpin kuat itu memiliki pengaruh dan keputusan yang kuat untuk kepentingan bangsa dan negara BUKAN keputusan yang untuk sesaat atau malah banyak dibicarakan banyak pihak atas ketidak akuratannnya. Keputusan Pemimpin yg benar itu hanya untuk kepentingan rakyat, dan negaranya, TANPA memperhatikan adanya desakan, dari siapapun yang ada di sekitarnya apalagi dengan ada tujuan yg tersembunyi.
Bahan keputusan bisa saja diambil dan berdsarkan analisa dari tim kerja, tapi keputusan akhir ada pada seorang diri Pemimpin tersebut yang musti dipikirkan matang2. Bukan hanya sekedar ketok palu atau sekedar membacakan pidato pengumuman keputusan, padahal yang menyiapkan keputusan tersebut ada kekuatan lain dibelakang sang Pemimpin tsb.
Jika hal ini terjadi maka, sangat disayangkan.
Walau demikian apapun keputusan Presiden itu hak belilau, dan hak beliau juga untuk menerima berbagai kritik, masukan, sampai hujatan dari rakyatnya.
Dan saya tetap menghormatinya. Semoga kedepannya, Presiden kita ini tidak lagi terburu-buru dlm mengambilkan keputusan strategis yg berpengaruh pada rakyat banyak.
JT
Comments