JAKARTA: Indonesia masuk posisi ketujuh pengimplementasi e-government dari 11 negara di kawasan Asia Tenggara, ungkap laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara itu, situs web milik Depsos menjadi contoh situs web terbaik di negara ini.
Dalam laporan PBB bertajuk UN E-Government Survey 2008: From E-Government to Connect Governance, disebutkan tahun ini survei lebih menitikberatkan penilaian pelaksanaan peran baru pemerintah dalam menangani penyampaian pelayanan publik seiring dengan upaya efisiensi, produktivitas, proses dan sistem pemerintahan.
Guido Bertucci, Director Division for Public Administration and Development Management PBB, mengatakan tahun ini penilaian e-government memberi bobot pada isu tata kelola yang terkoneksi (connected governance) dari perspektif bagaimana pemerintah mengelola dan begaimana seharusnya back office berproses.
"Laporan menguji gagasan tata kelola tiap negara dalam usahanya mencapai penghematan biaya maksimum dan dalam meningkatkan penyampaian layanan," ujarnya dalam laporan itu.
Dalam survei itu, Indonesia masuk peringkat ke 106 dari 189 negara yang telah melengkapi manajemen pemerintahannya secara online dengan meraih indeks 0,4107 atau meningkat dari indeks 2005 yaitu 0,3819.
Namun, peringkatnya turun dari 96 menjadi 106. Indeks itu merupakan gabungan dari indeks pengukuran web, indeks infrastruktur dan indeks pembangunan manusia.
"Kami ingin menstimulasi pemikiran dan debat seputar isu penting e-government yang berpotensi besar untuk transformasi sektor publik," ujarnya.
Situs terbaik
Situs web Departemen Sosial RI yang beralamat di� http://www.depsos.go.id� menjadi contoh terbaik (best practice) sebagai situs yang menyediakan pilihan bagi pengguna dan melakukan pemeringkatan sehingga memungkinkan penggunanya secara langsung dan tidak memperbaiki pengalaman web mereka.
Sebagai contoh, dari konteks pemerintah adalah situs itu memuat adanya 10 artikel pilihan yang merupakan peringkat 10 besar artikel paling sering dibaca, item paling dinilai tinggi, arsip yang sering di-download, komentar paling aktif dan lainnya.
Ini menunjukkan tren web yang semakin luas dari berita dan konten yang dibuat pengguna. Lebih jauh dapat membantu pengambilan keputusan mengenai apa yang penting dan baik untuk peran pemerintah maupun peran dari warga masyarakat sendiri.
Direktur E-Government Ditjen Aptel Depkominfo Djoko Agung mengatakan berdasarkan data per Januari 2008, dari total 491 pemda sebanyak 423 Pemda atau lebih dari 86% Pemda memiliki situs web.
"Di pusat, seluruh lembaga tinggi, instansi termasuk komisi-komisi sudah memiliki web dengan total 70 situs web," ujarnya kepada Bisnis. (roni.yunianto@ bisnis.co.id)
Oleh Roni Yunianto
Bisnis Indonesia
*sumber : http://disperindag-jabar.go.id/*
Dalam laporan PBB bertajuk UN E-Government Survey 2008: From E-Government to Connect Governance, disebutkan tahun ini survei lebih menitikberatkan penilaian pelaksanaan peran baru pemerintah dalam menangani penyampaian pelayanan publik seiring dengan upaya efisiensi, produktivitas, proses dan sistem pemerintahan.
Guido Bertucci, Director Division for Public Administration and Development Management PBB, mengatakan tahun ini penilaian e-government memberi bobot pada isu tata kelola yang terkoneksi (connected governance) dari perspektif bagaimana pemerintah mengelola dan begaimana seharusnya back office berproses.
"Laporan menguji gagasan tata kelola tiap negara dalam usahanya mencapai penghematan biaya maksimum dan dalam meningkatkan penyampaian layanan," ujarnya dalam laporan itu.
Dalam survei itu, Indonesia masuk peringkat ke 106 dari 189 negara yang telah melengkapi manajemen pemerintahannya secara online dengan meraih indeks 0,4107 atau meningkat dari indeks 2005 yaitu 0,3819.
Namun, peringkatnya turun dari 96 menjadi 106. Indeks itu merupakan gabungan dari indeks pengukuran web, indeks infrastruktur dan indeks pembangunan manusia.
"Kami ingin menstimulasi pemikiran dan debat seputar isu penting e-government yang berpotensi besar untuk transformasi sektor publik," ujarnya.
Situs terbaik
Situs web Departemen Sosial RI yang beralamat di� http://www.depsos.go.id� menjadi contoh terbaik (best practice) sebagai situs yang menyediakan pilihan bagi pengguna dan melakukan pemeringkatan sehingga memungkinkan penggunanya secara langsung dan tidak memperbaiki pengalaman web mereka.
Sebagai contoh, dari konteks pemerintah adalah situs itu memuat adanya 10 artikel pilihan yang merupakan peringkat 10 besar artikel paling sering dibaca, item paling dinilai tinggi, arsip yang sering di-download, komentar paling aktif dan lainnya.
Ini menunjukkan tren web yang semakin luas dari berita dan konten yang dibuat pengguna. Lebih jauh dapat membantu pengambilan keputusan mengenai apa yang penting dan baik untuk peran pemerintah maupun peran dari warga masyarakat sendiri.
Direktur E-Government Ditjen Aptel Depkominfo Djoko Agung mengatakan berdasarkan data per Januari 2008, dari total 491 pemda sebanyak 423 Pemda atau lebih dari 86% Pemda memiliki situs web.
"Di pusat, seluruh lembaga tinggi, instansi termasuk komisi-komisi sudah memiliki web dengan total 70 situs web," ujarnya kepada Bisnis. (roni.yunianto@ bisnis.co.id)
Oleh Roni Yunianto
Bisnis Indonesia
*sumber : http://disperindag-jabar.go.id/*
Comments