Pusat SMS Donasi Nasional adalah salah satu karya untuk Depsos & Bangsa Indonesia

Departemen Sosial

PBB menilai Departemen Sosial sebagai contoh best practice e-government di Indonesia. Seperti apa implementasi e-government di Depsos?

Februari lalu PBB mempublikasikan UN E-Government Survey 2008. Survei yang dilakukan terhadap 192 negara anggota PBB pada Oktober�November 2007 itu dipimpin oleh Guido Bertucci. Hasilnya, banyak temuan menarik. Salah satunya, peringkat AS yang melorot dari posisi pertama (2005) menjadi ke-4. Padahal, selama ini AS merupakan barometer kemajuan penerapan teknologi informasi (TI) di pemerintahan, atau biasa disebut e-government. Kemajuan pesat ditunjukkan negara-negara Skandinavia. Pada 2008, peringkat pertama ditempati Swedia, disusul Denmark dan Norwegia.

Bagaimana dengan Indonesia? Turun sepuluh peringkat. Pada survei 2005 Indonesia masih berada di peringkat ke-96, tetapi untuk tahun ini melorot ke posisi 106. Bahkan, Indonesia hanya menempati peringkat ke-7 dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

Akan tetapi, jangan kecewa dulu. Meski peringkatnya turun, nilai E-government readiness index Indonesia naik dari 0.3819 menjadi 0.4107. Bandingkan dengan Swedia yang nilai indeksnya 0.9157. Indeks diukur berdasarkan tiga indikator, yaitu web measure index, infrastructure index, dan human capital index. Jadi, dilihat dari kesiapan untuk menerapkan e-government, Indonesia mengalami kemajuan.

Penurunan peringkat juga dialami negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand. Satu-satunya negara tetangga yang naik peringkat adalah Vietnam, dari ke-105 (2005) menjadi ke-91 (2008).

Temuan menarik lainnya adalah soal penilaian PBB terhadap Departemen Sosial (Depsos). Menurut survei itu, Depsos merupakan best practice penerapan e-government di Indonesia. Mengapa menarik? Sebab, kalau berbicara mengenai penerapan e-government di Indonesia, biasanya pandangan mata akan tertuju pada Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Pekerjaan Umum, atau Departemen Pertanian.

Pihak Depsos sendiri mengaku terkejut dengan penilaian PBB. Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah sama sekali tidak menduga departemen yang dipimpinnya dinilai menjadi best practice penerapan e-government di Indonesia. Namun, ia mengaku merasa senang dengan penilaian tersebut. �Jerih payah saya selama ini membuahkan hasil,� ucapnya, riang. Hasil penilaian itu terasa menghibur setelah banyak kalangan menilai betapa kedodorannya departemen ini dalam menangani serangkaian bencana alam yang datang susul-menyusul.

Tri Kuntoro Priyambodo, pakar TI dari Universitas Gadjah Mada yang juga aktif di National e-Government Development Center, menduga penilaian PBB itu tak lepas dari peran Depsos dalam menangani bencana yang banyak terjadi dalam beberapa tahun terakhir. �Responden dari survei PBB itu mungkin saja banyak dari lembaga asing yang memberikan bantuan kepada korban bencana di Indonesia,� duga Tri Kuntoro.

Atasi Kemiskinan dengan TI

Bambang Ipuyono, kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Depsos, menjelaskan pemanfaatan TI di instansinya sudah dilakukan sejak 2002, ketika departemen ini diaktifkan kembali setelah semasa pemerintahan Abdurrahman Wahid sempat dibubarkan. Papar Bambang, pimpinan Depsos waktu itu merasa membutuhkan suatu sistem yang bisa menyajikan data secara tepat, akurat, dan cepat. �Kami membutuhkan data yang valid, sehingga penanganan masalah sosial bisa dilakukan secara tepat,� jelas Bambang.

Ia lalu mencontohkan kerja Depsos dalam menangani masalah kemiskinan melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Depsos memang tidak bekerja sendiri. Data kemiskinan diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Data itu kemudian di-entry ke database Depsos. �Data BPS itu berdasarkan nama dan alamat. Jadi, siapa saja yang berhak penerima BLT sudah jelas,� terang Bambang lebih lanjut.

Marjuki, kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Depsos, menjelaskan pengawasan penyaluran dana BLT dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang berbasis TI. Uang yang dialokasikan pemerintah untuk BLT disetorkan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kemudian, BRI mentransfer dana tersebut ke kantor-kantor pos di seluruh Indonesia sebagai lembaga penyalur.

Masyarakat penerima BLT dapat mengambil dana tersebut melalui kantor pos. Melalui SIM tersebut, Depsos setiap saat bisa memantau dana-dananya sudah didistribusikan kepada siapa saja dan di mana. Lantaran sudah online, laporan penyaluran BLT bisa dilihat setiap saat. �Jadi, sewaktu-waktu Presiden menanyakan perkembangannya, kami sudah punya laporannya,� ujar Marjuki.

Kini, program BLT tidak dilanjutkan lagi. Depsos menggantinya dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Apa pula ini? PKH merupakan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian uang tunai kepada rumah-rumah tangga yang sangat miskin. Keluarga ini diwajibkan memeriksakan keluarganya ke Puskesmas dan menyekolahkan anak-anaknya dengan tingkat kehadiran sesuai ketentuan. �Program ini berbeda dengan BLT. Program ini sebuah investasi agar kelak anak-anak mereka tidak miskin seperti saat ini,� tandas Marjuki.

Mekanisme pendataan dan pengawasannya sama seperti BLT. Sekadar informasi, penerima BLT saat ini ada 500.000 Kepala Keluarga di tujuh provinsi, yakni DKI Jakarta (persisnya di Jakarta Utara), Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat. Bedanya dengan PKH, kali ini Depsos lebih aktif. Mereka menempatkan pendamping bagi keluarga penerima PKH. Para pendamping ini wajib melaporkan langsung ke Depsos. Caranya, melalui komputer yang ditempatkan Depsos di 460 kabupaten/kota. Kata Marjuki, �Komputer-komputer itu sudah online ke Depsos.�

Lewat komputer itu, para pendamping bisa terus meng-update permasalahan sosial yang ada di daerahnya. Di samping pendamping, ungkap Marjuki, Depsos juga menempatkan dua orang tenaga honorer yang bertugas sebagai administrator dan operator guna meng-input data masalah-masalah sosial yang ditemui di lapangan. Selain untuk menangani pengawasan PKH, Depsos juga memanfaatkan TI untuk mendistribusikan bantuan bencana alam. Di sini, TI digunakan untuk mendata jumlah korban dan nilai kerugian. Berdasarkan data tersebut, Depsos bisa tahu siapa saja yang layak menerima bantuan.

Tri Kuntoro mengakui Depsos memang memanfaatkan TI untuk mengkoordinasikan pendistribusian bantuan. Dia bahkan pernah diminta membuatkan sistem pendataan ketika gempa bumi melanda DI Yogyakarta. �Sistem TI yang digunakan untuk pendataan memang bisa diandalkan, sehingga bupati dan gubernur bisa bertindak cepat,� ungkap Tri Kuntoro.

Namun, Tri Kuntoro memberikan sedikit catatan. Agar implementasi e-government di Depsos lebih bagus, mereka sebaiknya juga menyiapkan early warning system untuk bencana. Sistem ini mampu memberikan data daerah mana saja yang rawan bencana, sehingga Depsos mampu menyusun rencana penanggulangannya. Contohnya, jika Gunung Merapi meletus, Depsos sudah tahu bantuan apa saja yang diperlukan, jumlah keluarga yang terkena musibah, dan logistik yang dibutuhkan. �Jadi, tidak melakukan pendataan ulang lagi,� tegas Tri Kuntoro.

Depsos juga memanfaatkan TI untuk mengumpulkan bantuan dari masyarakat melalui SMS Donasi 7505. Layanan ini baru digunakan Depsos pada Januari 2007, ditujukan untuk membantu korban bencana maupun Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Muhamad Talib, kepala Pusat Layanan SMS Donasi Nasional, menjelaskan bahwa dalam mengembangkan layanan ini, Depsos bekerja sama dengan PT Haltek Mulia Media sebagai pembuat dan pengembang aplikasi, operasional, interkoneksi dengan seluruh operator, pemeliharaan, dan layanan ke publik. Kerja sama ini juga melibatkan enam operator telekomunikasi: Telkom, Telkomsel, Indosat, Excelcomindo Pratama, Mobile-8, dan Bakrie Telecom. Sementara itu, BRI berperan sebagai penampung dan pendistribusi dana hasil SMS Donasi.

Ke depan, papar Talib, pihaknya akan terus mengembangkan layanan SMS Donasi. Misalnya, kelak penyumbang bebas menentukan jumlah sumbangannya. Lalu, lanjut Talib, pihaknya juga akan melibatkan Bank Mandiri. �Jadi, nanti penyumbang bisa mentransfer langsung kepada organisasi sosial yang ingin mereka sumbang,� tandas Talib.

*sumber : wartaekonomi.com, HOUTMAND P. SARAGIH*