Indeks Kemampuan Penanggulangan Kemiskinan &
Lumbung Ketahanan Pangan Dan Ekonomi
Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Mandiri
Di Setiap Wilayah Terkecil (Mikro) Rukun Tetanggag (RT)
Oleh : Jaja Triharja ST, M.E.I
Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, dan kondisi lingkungan.
Menurut laporan BPS[1] jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta (17,75 persen). Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan hasil pendataan dari Badan Pusat Statistik dan DIPA Departemen Sosial yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan untuk sasaran program Penyaluran Subsidi Langsung Tunai Bagi Rumah Tangga Miskin, Kompensasi Pengurangan Subsisi BBM 2005 adalah 15,4 juta[2]. Angka jumlah keluarga miskin tersebut didasarkan standar yang digunakan oleh pemerintah. Jika standar penentuan Garis Kemiskinan ditinggikan, maka akan diperoleh jumlah keluarga miskin yang lebih tinggi.
Menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan jika dilakukan dari arah sangat luas yaitu wilayah nasional Indonesia, akan membutuhkan upaya pengelolaan dan penanganan yang sangat besar dan kompleks serta membutuhkan biaya operasional yang sangat tinggi. Akan sangat berbeda jika dilakukan dari skup terkecil yaitu di setiap wilayah RT, danmelibatkan swadaya warga setempat, maka akan lebih mudah diukur, dikontrol, tepat sasaran, dan biaya operasional jauh lebih kecil.
Berdasarkan kondisi kemiskinan saat ini yang masih menyebar dimana-mana dan lunturnya tingkat kepedulian dan rendahnya kepekaan sebagian besar warga kaya (tidak miskin) terhadap tetangga dekat sendiri, maka diperlukan suatu upaya dan metode yang efektif, efisien, dan berkesinambungan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup menjadi sejahtera dan mandiri. Metode yang penulis usulkan adalah dibangunnya tingkat kepedulian masyarakat kaya terhadap masyarakat berkekurangan yang ada di lokasi kantong-kantong kemiskinan terdekat masing-masing wilayah, melalui analisa dan pengukuran tingkat kemampuan masyarakat tidak miskin dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah satuan terkecil (mikro) yaitu setingkat Rukun Tetangga (RT) dengan menghitung potensi (zakat, infaq, donasi, dan bantuan lainnya) yang dikelola dalam wadah swadaya masyarakat yang diberi nama „Lumbung Ketahan Pangan & Ekonomi“.
Penulis melakukan penelitian pada awal tahun 2007 di suatu wilayah RT dan RW di Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Penelitian diawali dengan melakukan survey terhadap seluruh warga / populasi di wilayah RT, sehingga diperoleh data faktual perkiraan potensi kemampuan penaggulangan dari potensi zakat, infak, donasi (PZID) warga mampu dan jumlah perkiraan kebutuhan bantuan (KB) untuk keluarga tidak mampu. Perbandingan jumlah potensi bantuan dan jumlah kebutuhan diperoleh nilai Indeks Kemampuan Penanggulangan Kemiskinan (IKPK) di wilayah RT tersebut. Jika IKPK lebih besar dari „1“ dapat diartikan, bahwa di wilayah RT tersebut terdapat potensi kemampuan untuk menanggulangi kemiskinan secara mandiri dari warga mampu setempat. Sebaliknya jika nilai IKPK dibawah angka „1“, maka dapat diartikan diwilayah tersebut potensi bantuan lebih kecil daripada kebutuhan warga miskin, sehingga diperlukan adanya bantuan dari wilayah RT atau RW terdekat, dan bantuan dari pemerintah daerah atau pusat atau pihak lainnya. Metode survey dan pengukuran IKPK ini dapat menghasilkan indikator potensi kemampuan penanggulangan kemiskinan secara mandiri swadaya masyarakat di wilayah RT masing-masing. Apabila setiap RT telah melakukan hal yang sama, maka akan diperoleh IKPK tingkat RW, dan selanjutnya akan diperoleh IKPK tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, serta nasional.
Metode penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan swadaya masyarakat setempat yang dilokalisir di wilayah satuan terkecil yaitu RT melalui pendirian wadah „Lumbung Ketahanan Pangan & Ekonomi (LPPE)“ memiliki manfaat dan keunggulan sbb :
1. dapat menghasilkan data kemiskinan faktual dan potensi bantuan warga mampu secara uptodate, dilakukan pendataan secara regular 2 – 3 kali per tahun.
2. Pengurus RT, warga mampu, dan kelompok pemuda dapat terlibat langsung dan semakin peduli terhadap tetangganya yang tidak mampu.
3. Wadah swadaya LKPE disamping sebagai cadangan pemenuhan pangan juga dapat ditingkatkan untuk pemberdayaan warga miskin agar produktif dan mampu usaha untuk menghasilkan pendapatan, serta sebagai wadah penyaluran bantuan dari pihak luar wilayah yang lebih tertib dan transparan.
[1] Released: 1-Sep-2006 Hits: 607, http://www.BPS.go.id.
[2] Laporan Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Langsung Tunai, Departemen Sosial Jakarta 2005
----
Comments